Poverty Reduction dan Transaction Cost Economics Suatu Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Kelembagaan

Tulisan ini menyimak tentang persoalan biaya transaksi (transactions cost economics) yang dikaitkan dengan upaya pengurangan kemiskinan (poverty reduction) ditinjau dari ekonomi kelembagaan. Kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia yang dilakukan sejak Tahun 2005 kebanyakan dalam bentuk bantuan tunai (cash transfer). Dalam hal ini perlu direncanakan suatu kebijakan pengurangan kemiskinan dengan memperhatikan sisi lain di luar material bantuan yang diberikan, yaitu dari sisi munculnya persoalan kemiskinan akibat lemahnya desain kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat akan dapat menstimulasi aktivitas ekonomi masyarakat, sedangkan cash transfer cenderung untuk sekadar bisa bertahan hidup dalam jangka pendek (survival). Desain kelembagaan menyangkut konsep, aturan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat dinamis disesuaikan dengan perkembangan politik maupun ekonomi. Kajian kebijakan pengurangan kemiskinan meliputi berbagai sektor terutama sektor informal dan perkembangan keadaan regional dan global. Desain yang dirancang mesti mampu meredam atau memanfaatkan setiap goncangan (shock) yang terjadi baik politik maupun ekonomi, sehingga masyarakat siap menghadapi perubahan keadaan. Penyebab biaya transaksi yang tinggi dalam suatu proses kegiatan ekonomi yang sama, menunjukkan terjadinya inefisiensi. Free rider dan rent-seeking negatif cenderung akan memunculkan kantong kemiskinan baru di masyarakat, karena tidak dapat menanggung biaya transaksi yang tinggi. Kata kunci: transaction cost economics, poverty reduction, cash transfer, ekonomi kelembagaan