Willingness To Pay (WTP) Iuran Pemberdayaan LPD kepada Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) di Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli (Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)

Willingness To Pay (WTP) Iuran Pemberdayaan LPD kepada Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) di Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli (Pendekatan Ekonomi Kelembagaan) I Nengah Kartika I Made Jember ABSTRAK Pembentukan Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) di Provinsi Bali telah menimbulkan polemik, contoh kasusnya adalah, salah satu LPD yaitu LPD Desa Kedongan tidak mau membayar uang iuran pemberdayaan karena LPLPD dianggap tidak terbuka dalam mengelola dana pemberdayaan dan tidak memberikan dampak kepada LPD. Ini menggambarkan masalah kelembagaan yaiti principal - agent model dan mengenai informasi yang tidak sempurna. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Untuk itu perlu djalan keluar yakni menentukan nilai kesedian membayar Iuran pemberdayaan (WTP) ke pada LPLPD sehingga dapat ditentukan tariff yang dapat memuasakan semua pihak.Pada penelitian ini, untuk penentuan tarif yang berkaitan dengan kebijakan publik maka digunakan pendekatan survei contingent valuation atau dikenal juga sebagai willingness topay (WTP survey). Melalui survei ini akan menghasilkan tarif iuran yang akan membuat sebagain besar LPD menjadi puas. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda untuk menjawab rumusan masalah. Rata-rata nilai WTP untuk iuran pemberdayaan LPLPD adalah Rp.11.779.000. Berdarkan wawancara mendalam dengan responden, rata-rata responden bersedia membayar iuran pemberdayaan LPLPD sekitaran 2.95 persen dari laba yang dihasilkan. Terdapat 3 variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap Willingness To Pay Iuran Pemberdayaan LPLPD. Variabel tersebut antara lain adalah variabel laba, tabungan dan pelatihan yang diharapkan LPD untuk dilakukan oleh LPLPD. Keyword :Informasi Tidak Sempurna, WTP, LPD JEL : D82, D01, H74 ABTRACT The establishment of LPD Empowerment Institution (LPLPD) in Bali Province has caused a polemic, an example of this case was LPD Desa Kedongan did not want to pay the empowerment fund because LPLPD could not open in empowerment fund management. This is a symptom of the main institutional problem - the agent model and overcoming dissatisfaction. This research will be conducted in Bangli Districy and Susut District of Bangli Regency. Therefore, it is necessary to decide the willingness to pay the contribution fee (WTP) to the LPLPD so that it can be determined the tariff that can satisfy all parties. In this study, to determine the tariffs related to public policy, the contingent valuation survey approach is also known as the willingness of the to pay (WTP survey). Looking at this will result in a tariff that will make most Corresponding email address : kartika55n@gmail.com