Kebijakan Sistem Pengurai Kemacetan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Sistem Genap Ganjil Di Provinsi Bali

Kemacetan merupakan sebuah persoalan yang hendak diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Bali terlebih dalam upaya menjangkau lebih banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Penerapan sistem Ganjil-Genap dipandang sebagai solusi berbasis kebijakan kondisional yang menarik untuk dianalisis. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah pertama, apakah kebijakan Ganjil-Genap yang diterapkan di Provinsi Bali telah memenuhi asas-asas hukum lalu-lintas di Indonesia? Kedua, Bagaimana dampak yang ditimbulkan pelanggar terhadap sistem Ganjil-Genap dalam penyelenggaraan hukum lalu-lintas di Indonesia? Tujuannya adalah Untuk meninjau sejauh mana kebijakan Ganjil-Genap di Provinsi Bali tersebut telah memenuhi asas pemberlakuan hukum pidana atas integritas lalu-lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan; serta Untuk menelaah prinsip pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar kebijakan Ganjil-Genap pada beberapa ruas jalan tersebut diatur secara khusus ataukah disamaratakan dengan kebijakan lalu-lintas pada umumnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis dan konseptual, pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penyusunan jurnal ini menunjukan bahwa pertama, kebijakan genap ganjil masih memiliki kelemahan pada aspek keberlanjutan manfaatnya; sedangkan kedua, kebijakan ganjil genap merupakan kebijakan kondisional yang belum memiliki pengaturan secara khusus.