Rekonstruksi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Yang Ideal Dalam Ikhwal Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rangka Penegasan Dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia

Abstract The Amandment of the 1945 Indonesian Constitution that creating the fundamental changes shifting the government system in Indonesia, inter alia the occurrence of the shifting concept of executive power from the executive to become legislative heavy. This change that imply to state bodies inter alia the Presidency institu- tion that expected to be able to bring the nation and the country to a better direction. It is shall be combined with the reconstruction of President and Vice President election when the vacuum of power happens of both President and Vice President, not elected by People’s Assembly Chamber in the framework of affirmation and strengthening the Presidency system in Indonesia in the future, for the sake of this Government toward the vision of the State as formulated in the preamble to the 1945 Indonesian Constitution. This paper aims to analyze, to analyze and reconstruct of President and Vice President election when the vacuum of power happens of both President and Vice President, not elected by People’s Assembly Chamber. This article is using the normative legal method with statute approach and conceptual approach. Through this paper is expected giving the reconstruction of President and Vice President election when the vacuum of power happens of both President and Vice President, not elected by People’s Assembly Chamber. Keywords: 1945 Constitution, President and Vice President election, presidential system Abstrak Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menciptakan pergeseran paradigma sistem pemerintahan Indonesia, yakni terjadinya pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari executive heavy menjadi legislative heavy. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap lembaga-lembaga negara khususnya lembaga kepresidenan yang memiliki peran strategis membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan merekonstruksikan pemi- lihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kerangka penegasan dan penguatan sistem kepresidenan di Indo- nesia pada masa mendatang, demi terselenggaranya pemerintahan menuju visi negara seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta merekonstruksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perspektif sistem presidensial di Indonesia. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penu- lisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekonstruksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ideal dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kata Kunci: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sistem presdensial