PEMAHAMAN PAJAK DAN AKUNTABILITAS PARTAI POLITIK MELALUI KKNI PADA PEMAGANGAN MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS UDAYANA

Tuntutan kurikulum berbasis KKNI melatar-belakangi mahasiswa/i FISIP Universitas Udayana sebagai penduduk aktif untuk magang dan memahami pola kerja lembaga pemerintahan. Buku ajar menjadi ‘energi sosial’ (Etzioni dalam Poloma, 2013:355) yang mengintegrasikan kerja dalam belajar (Work Integrated Learning/WIL) sebagai metode riset pemagangan. Teknik analisis data pemagangan bertujuan mengukur kesiapan pekerja membayar pajak serta mengerti prosedur partai politik yang akuntabel. Tahun 2016 sebagai tahun kedua penelitian melibatkan 62 orang mahasiswa dari Program Studi Administrasi Negara, Ilmu Politik dan Sosiologi melalui buku ajar ‘Penduduk & Pajak’ dan buku ajar ‘Akuntabilitas Partai Politik’ dengan menerapkan pemagangan per lembaga 10 jam setelah ujian tengah semester. Pemagangan mahasiswa diukur dengan survey persepsi kemudian pre dan post-test dilaksanakan sebelum dan sesudah mahasiswa berangkat melakukan pemagangan. Uji hipotesis menunjukkan pemagangan secara signifikan meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami pola kerja di lembaga dengan menggunakan uji T Paired Test yang kisaran deviasi rata-rata skor pre dan post-test antara 2, 46 sebelum magang hingga 4,66 setelah magang. Mahasiswa laki-laki (34 orang dari ketiga Prodi) mendapat skor pre dan post test yang lebih tinggi dibandingkan 28 mahasiswi. Nilai post test adalah gabungan nilai dosen dengan nilai dari Tim Pendamping Lembaga (KPP Madya dan 4 KPP kabupaten/kota serta KPU Kota Denpasar dan KPU Provinsi). Survey persepsi menunjukkan 78,9 persen persepsi pemagang di kantor pajak tentang desentralisasi fiskal berasal dari UU No. 22 tahun 1999 dengan 86,8 persen persepsi menyatakan lemahnya kepatuhan membayar pajak lebih disebabkan gabungan ketidak-jujuran dalam pelaporan penghasilan, apatis dan kurangnya sosialisasi pajak demi kesejahteraan bersama. Persepsi pemagang di KPU yaitu 76.9 persen mahasiswa menyatakan partai politik mengalami de-parpolisasi, sebesar 42,6 persen pemagang menyatakan bahwa partai politik sama sekali belum menyediakan layanan informasi kepada masyarakat dengan 50 persen pemagang menyatakan partai tidak memberikan pendidikan politik. Berbeda dengan tahun 2015 pemagangan diikuti oleh 85 orangmahasiswa/i dengan melibatkan 10 lembaga pendamping, di tahun 2016 ini melibatkan hanya Kanwil Pajak Provinsi (dengan 5 KPP), Komisi Pemilihan Umum kota Denpasar dan KPU provinsi Bali. Di masa depan direkomendasikan pemagangan berbantukan tim pendamping lembaga ini diperpanjang durasinya untuk meningkatkan kompetensi profesi mahasiswa FISIP Universitas Udayana. Sehingga kelak, selain menjadi wajib pajak yang patuh lulusan FISIP Unud juga dapat menjadi konsultan pajak atau konsultan partai politik yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.